Anggota Komisi IX DPR RI Sungkono di sela-sela pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI. Foto: Fitri/nvl

Anggota Komisi IX DPR RI Sungkono menginginkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai asuransi yang dijamin negara memberi kemudahan bagi penggunanya. Ia menyebut kemudahan kepada anggotanya itu sangat diperlukan, mengingat BPJS Ketenagakerjaan menyentuh berbagai lapisan masyarakat, khususnya bagi para pekerja yang berpenghasilan tetap maupun tidak.

"Saya harap BPJS Ketenagakerjaan ini tidak seperti Bumiputera ya, karena BPJS Ketenagakerjaan ini benar-benar menyentuh lapisan masyarakat hingga ke bawah, baik yang punya penghasilan tetap atau tidak," kata Sungkono di sela-sela pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dengan Wakil Bupati Sidoarjo Subandi, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan dan stakeholder lainnya di Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (24/3/2022).

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu meyakini berbagai program yang dikeluarkan BPJS Ketenagakerjaan mulai dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) memiliki tujuan yang baik, yaitu untuk membantu masyarakat. Namun demikian hal baik itu, menjadi kurang baik apabila proses klaimnya sulit dilakukan.

Atas hal itu, Sungkono pun meminta agar proses klaim dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dibuat semudah dan sepraktis mungkin. "Jangan sampai ada manfaat, tapi klaimnya tidak mudah. Kalau kita sudah sosialisasi dan rakyat paham, akhirnya mau ikut program BPJS Ketenagakerjaan jangan sampai ada kesulitan klaim di lapangan ya, jadi harus dipermudah dengan jalan yang praktis, administrasinya tidak bertele-tele," tegas Sungkono.

Lebih lanjut ia meminta pemerintah daerah dan para stakeholder turut memberi dukungan agar dalam pelaksanaan program-program yang dikeluarkan BPJS Ketenagakerjaan dapat berjalan optimal dan memberi manfaat kepada pesertanya. "Intinya saya ingin pemerintah daerah juga ikut mendukung melalui stakeholder yang terlibat, juga didukung melalui kebijakan yang saling menguntungkan baik itu pelaksana maupun pengguna BPJS Ketenagakerjaan," tutup legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur I tersebut. (srw/sf)